Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara | |||||||||||||||||||
|
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (disingkat DPRS) adalah lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai badan legislatif sementara di Indonesia pada periode awal kemerdekaan. DPRS dibentuk sebagai pengganti dari Dewan Perwakilan Rakyat yang belum terbentuk pasca kemerdekaan Indonesia. DPRS berperan penting dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan negara selama masa transisi sebelum terbentuknya lembaga legislatif yang lebih permanen.[2][2][3]
Latar Belakang Pembentukan
Pembentukan DPRS tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk pendudukan Belanda dan masalah internal yang mengancam stabilitas negara yang baru terbentuk. Dalam kondisi ini, lembaga legislatif yang berfungsi secara penuh belum terbentuk, sehingga diperlukan sebuah badan sementara yang dapat mengemban tugas legislasi.
DPRS dibentuk melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945 yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta, sebagai bentuk penyesuaian terhadap realitas politik dan administratif saat itu. Maklumat ini juga menandai penghapusan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan pembantu presiden yang sebelumnya memegang kekuasaan legislatif.
Tugas dan Wewenang
DPRS memiliki tugas utama sebagai berikut:
- Membantu Pemerintah dalam Legislasi: DPRS bertugas merumuskan dan menyusun undang-undang serta kebijakan nasional yang mendesak dan diperlukan dalam upaya stabilisasi negara.
- Mengawasi Pemerintah: DPRS juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan kepentingan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi.
- Mempersiapkan Terbentuknya DPR: DPRS bertugas untuk mempersiapkan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan berfungsi sebagai lembaga legislatif permanen.
Keanggotaan
Anggota DPRS terdiri dari tokoh-tokoh nasional dan perwakilan berbagai golongan masyarakat yang diangkat melalui keputusan presiden. Anggota-anggota ini umumnya berasal dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diubah fungsinya menjadi DPRS. Mereka dipilih berdasarkan keahlian, pengalaman, dan dedikasi mereka terhadap negara.
Peran dalam Pembentukan Konstitusi
DPRS juga memainkan peran penting dalam pembentukan konstitusi Indonesia. Sebagai badan legislatif sementara, DPRS ikut berkontribusi dalam perumusan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang kemudian disahkan pada tahun 1950. UUDS ini berfungsi sebagai konstitusi sementara sampai disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tetap setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Pembubaran
DPRS berakhir masa tugasnya dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955. Pemilu tersebut menghasilkan DPR yang lebih representatif, sehingga peran DPRS sebagai badan legislatif sementara dianggap selesai. DPR yang baru terbentuk ini kemudian mengambil alih fungsi-fungsi legislatif secara penuh.
Referensi
- ^ Betawi queen of the east hal 16
- ^ a b Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat
- ^ "Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-06-02. Diakses tanggal 2016-04-25.
- Sejarah Indonesia: Dari Zaman Prasejarah hingga Kemerdekaan, Tim Nasional Pembaruan Pendidikan Sejarah, 2008.
- Kahin, George McTurnan. Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press, 1952.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Perkembangannya, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1983.
- l
- b
- s
- Legislasi
- Anggaran
- Pengawasan
![Logo Resmi DPR RI](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Coat_of_arms_of_the_People%27s_Representative_Council_of_Indonesia.svg/100px-Coat_of_arms_of_the_People%27s_Representative_Council_of_Indonesia.svg.png)
- Persetujuan
- Pertimbangan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 1945–1950 (KNIP)
- 1950 (DPR RIS)
- 1950-1956 (DPRS)
- 1956–1959
- DPR Peralihan
- 1960–1965 (DPR-GR)
- 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI)
- 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru)
- 1971–1977
- 1977–1982
- 1982–1987
- 1987–1992
- 1992–1997
- 1997–1999
- 1999–2004
- 2004–2009
- 2009–2014
- 2014–2019
- 2019–2024
- Kode etik
- Tata tertib
- Reformasi
- KKI
- PDU
- PDKB
- PBB
- TNI/Polri
- BPD
- PBR
- PDS
- Hanura
- Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia
- Pemilihan umum