Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (Jepang)
- Kementerian Transportasi
- Kementerian Konstruksi
- Badan Pengembangan Hokkaido (北海道開発庁code: ja is deprecated , Hokkaidō-kaihatsu-chō)
- Badan Pertanahan Nasional (国土庁code: ja is deprecated , Kokudo-chō)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Flag_of_Japan.svg/23px-Flag_of_Japan.svg.png)
- Tetsuo Saito, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata
- Takashi Ōtsuka, Menteri Negara Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata
- Ichiro Tsukada, Menteri Negara Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata
Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (国土交通省code: ja is deprecated , Kokudo-kōtsū-shō), disingkat MLIT, adalah kementerian dari pemerintah Jepang.[1] Kementerian ini bertanggung jawab atas sepertiga dari semua hukum dan perintah di Jepang, dan merupakan kementerian Jepang terbesar dalam hal karyawan, serta badan eksekutif terbesar kedua dari pemerintah Jepang setelah Kementerian Pertahanan. Kementerian ini mengawasi empat lembaga eksternal termasuk Japan Coast Guard dan Badan Pariwisata Jepang.
Latar belakang
MLIT didirikan sebagai bagian dari reformasi administrasi pada 6 Januari 2001, yang menggabungkan Kementerian Transportasi, Kementerian Konstruksi, the Badan Pengembangan Hokkaido [ja] (北海道開発庁 Hokkaidō-kaihatsu-chō), dan Badan Pertanahan Nasional (国土庁 Kokudo-chō). Sebelum kementerian ini berganti nama pada 8 Januari 2008, nama kementerian ini dalam bahasa Inggris adalah "Ministry of Land, Infrastructure and Transport".[2]
Organisasi
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Government_Office_Complex_2_of_Japan_2009.jpg/220px-Government_Office_Complex_2_of_Japan_2009.jpg)
MLIT diorganisasikan ke dalam biro berikut:[1][3]
- Sekretariat Menteri (大臣官房code: ja is deprecated )
- Biro Kebijakan (総合政策局code: ja is deprecated )
- Biro Kebijakan Nasional dan Daerah (国土政策局code: ja is deprecated )
- Biro Ekonomi Tanah dan Konstruksi dan Industri Rekayasa (土地・建設産業局code: ja is deprecated )
- Biro Kota (都市局code: ja is deprecated )
- Biro Air dan Penanggulangan Bencana (水管理・国土保全局code: ja is deprecated )
- Biro Jalan (道路局code: ja is deprecated )
- Biro Perumahan (住宅局code: ja is deprecated )
- Biro Kereta Api (鉄道局code: ja is deprecated )
- Biro Transportasi Darat (自動車交通局code: ja is deprecated )
- Biro Maritim (海事局code: ja is deprecated )
- Biro Pelabuhan dan Dermaga (港湾局code: ja is deprecated )
- Biro Penerbangan Sipil (航空局code: ja is deprecated )
- Biro Hokkaido (北海道局code: ja is deprecated )
- Direktur Jenderal untuk Perencanaan Kebijakan (政策統括官code: ja is deprecated )
- Direktur Jenderal untuk Urusan Internasional (国際統括官code: ja is deprecated )
Badan eksternal
- Dewan Keselamatan Transportasi Jepang
- Badan Pariwisata Jepang
- Badan Meteorologi Jepang
- Japan Coast Guard
- Lembaga Nasional untuk Pelatihan Laut
Catatan kaki
- ^ a b 国土交通省設置法 Diarsipkan 2012-02-15 di Wayback Machine., Ministry of Internal Affairs and Communications. (dalam bahasa Jepang)
- ^ 冬柴大臣会見要旨(平成20年1月8日), Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Retrieved on 2008-11-07. (dalam bahasa Jepang)
- ^ The Organization of The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (As of July 1, 2011), Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
Pranala luar
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/30px-Commons-logo.svg.png)
- Situs resmi (dalam bahasa Inggris)
- Situs resmi (dalam bahasa Jepang)
- Ministry of Transport di Wayback Machine (archive index)
- l
- b
- s
![日の丸](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Flag_of_Japan.svg/80px-Flag_of_Japan.svg.png)
- Kabinet
![五七桐花紋](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Go-shichi_no_kiri_crest.svg/70px-Go-shichi_no_kiri_crest.svg.png)
- Sekretariat Kabinet
- Biro Legislasi Kabinet
- Dewan Keamanan Nasional
- Otoritas Personalia Nasional
- Kantor Kabinet
- Badan Rumah Tangga Kekaisaran
- Komisi Perdagangan Adil
- Komisi Keamanan Publik Nasional dan Badan Kepolisian Nasional
- Komisi Perlindungan Informasi Pribadi
- Badan Jasa Keuangan
- Badan Urusan Konsumen
- Komisi Regulasi Kasino
- Badan Digital
- Badan Rekonstruksi
- Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi (Daftar)
- Kehakiman (Daftar)
- Urusan Luar Negeri (Daftar)
- Keuangan (Daftar)
- Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Daftar)
- Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial (Daftar)
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Daftar)
- Ekonomi, Perdagangan dan Industri (Daftar)
- Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (Daftar)
- Lingkungan Hidup (Daftar)
- Pertahanan (Daftar)
- Dewan Audit (independen secara konstitusional)
35°40′34″N 139°45′00″E / 35.676°N 139.750°E / 35.676; 139.750