Kleptokrasi

Kleptokrasi (berasal dari bahasa Yunani: kleptes (pencuri) dan kratos (kuasa), kleptokrasi ("pemerintahan") adalah istilah yang mengacu kepada penggunaan demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang menyalahgunakan kekayaan dan lahan yang dimiliki publik untuk kepentingan diri atau kelompoknya sendiri, biasanya dalam bentuk keuangan pemerintahan, terutama pajak, yang dampaknya hanya dinikmati oleh segelintir orang. ^{[1] [2][3]} Pemerintahan ini umumnya tidak jauh dari praktik-praktik korupsi dan kriminalisasi.

Kleptokrasi berbeda dengan plutokrasi (pemerintahan oleh orang kaya) atau oligarki (pemerintahan oleh sebagian kecil elit. Dalam kleptokrasi, politisi memperkaya dirinya sendiri melalui cara-cara yang dirahasiakan, dengan cara melanggar hukum, seperti sogok, korupsi, dan bayaran tertentu dari pelobi dan perusahaan, atau mengarahkan pembiayaan negara untuk diri dan rekan-rekan sejawatnya. Kleptokrasi juga sering mengirimkan keuntungan finansial yang didapat ke luar negeri, untuk mengantisipasi jika di masa depan kehilangan kekuasaan. ^[4]

Contoh penting termasuk mantan presiden otoriter Indonesia Soeharto^[5]dan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang terpidana. Pada Juli 2020, Najib dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi terkait skandal 1MDB.^[6]

Pemimpin kelptokratis menjalankan pemerintahan dengan memperlakukan keuangan negara sebagai sumber kekayaannya sendiri, dengan membeli barang-barang mewah dan pengeluaran yang tidak perlu, selagi bisa dilakukan. Seringkali harta yang didapat ini kemudian ditransfer ke luar negeri untuk bisa diselamatkan pada saat mereka sudah turun atau diturunkan. ^[4] Tindakan-tindakan menyalahi hukum ini sering tidak diumumkan, dituntut, diadili, dihukum, atau bahkan memerlukan permintaan maaf jika telah terbongkar. ^[7]

Di negara yang pengawasan hukumnya lebih ketat, pemimpin kleptokratis melakukan tindakan pencucian uang agar tindakannya sulit untuk dibuktikan dan melindungi diri dari ketidakstabilan ekonomi dan serangan dari lawan politiknya. Mereka memiliki kemampuan untuk mengamankan aset dan investasi yang telah dicuri ke dalam yuridiksi yang lebih aman, untuk kemudian disimpan sebagai pemenuhan keperluan pribadi, dikembalikan ke dalam negeri untuk mendukung kebutuhan pelaku, atau dikirimkan kembali ke negara yang berbeda untuk melindungi kepentingan rezim di luar negeri. ^[8]

Di Indonesia, praktik penggalangan uang kampanye menggunakan sumber-sumber yang tidak sah untuk meraih kekuasaan, berujung kepada tindakan saling sandera antara politisi dan para penyumbangnya. Hal ini menyebabkan politikus tidak merasa bergantung kepada dukungan publik dan lebih sering tunduk kepada kepentingan penyumbang dana kampanye, dan menghasilkan kebijakan dan keputusan kontroversial.^[9]

Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang tercatat dalam Yohanes 12:1-7, menyarankan supaya minyak narwastu yang dipakai Maria untuk meminyaki rambut dan kaki Yesus dijual saja dan uangnya dibagikan untuk orang miskin. Niat culasnya kemudian dibuka dalam Yohanes 12-6, dengan menyatakan bahwa ia sebenarnya tidak peduli dengan orang miskin, namun diam-diam akan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya. Yesus lalu menyindirnya dengan ucapan, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan-Ku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi Aku tidak akan selalu ada pada kamu."^[10] Yudas berakhir menjual informasi mengenai keberadaan Yesus yang membuatnya ditangkap dan dihukum penyaliban. Ia sendiri mati dengan cara hina, bunuh diri dan isi perutnya tumpah ke tanah.

Tindakan serupa dilakukan oleh Abdullah bin al-Lutbiyyah, seorang pemungut zakat dari Bani Sulaimdi zaman Muhammad. Ia mengumpulkan pajak dan secara sepihak menentukan bahwa dirinya mendapat bagian dari pengumpulan tersebut. Muhammad yang tidak menyetujui kesimpulan tersebut, menjawabnya dengan kalimat "Jika engkau memang benar, maka apakah kalau engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu hadiah itu datang kepadamu?” Tindakan Abdullah bin Al Lutbiyyah kemudian diumumkan kepada publik dan memberi ancaman bahwa memperkaya diri dengan cara yang tidak sah seperti itu akan dimintai pertanggung jawaban di hari akhir, dengan kewajiban memanggul harta yang mereka gelapkan di pundaknya.^[11]

• Transparency International
• Skandal 1Malaysia Development Berhad

• κλέπτης
• Combating Kleptocracy Diarsipkan 2008-08-13 di Wayback Machine.
• End of 30-Year Hunt for Marcos Billions?
• MI chief: terror groups trying hard to pull off mega-attack Diarsipkan 2007-10-01 di Wayback Machine.
• "Dermokratizatsiya and Prikhvatizatsiya: The Russian Kleptocracy and Rise of Organized Crime,"

• Machan, Tibor (2008). "Kleptocracy". Dalam Hamowy, Ronald. The Encyclopedia of Libertarianism. Thousand Oaks, CA: SAGE; Cato Institute. hlm. 272–3. ISBN 978-1-4129-6580-4. LCCN 2008009151. OCLC 750831024.