Kodifikasi Hukum Filipina

Filipina
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan
Republik Filipina
Konstitusi
Legislatif
  • Kongres


  • Senat
  • Presiden: Aquilino Pimentel III

  • Ketua: Pantaleon Alvarez

  • Legislatif Daerah
    • Majelis Legislatif Daerah Otonomi Muslim Midanao
    • Provinsi
    • Kota
    • Munisipal
    • Barangay
Eksekutif
  • Presiden Filipina
  • Rodrigo Duterte

  • Wakil Presiden Filipina
  • Leni Robredo

  • Kabinet
  • Departemen eksekutif
  • Pemerintahan daerah
Yudikatif
  • Mahkamah Agung
  • Ketua: Maria Lourdes Sereno

  • Pengadilan Banding
  • Pengadilan Banding Pajak
  • Sandiganbayan
  • Ombudsman
  • Pengadilan Daerah
  • Peradilan Barangay
Komisi Konstitusi
  • Komisi Pelayanan Sipil
  • Komisi Pemilihan Umum
  • Komisi Pemeriksa Keuangan
  • Komisi Hak Asasi Manusia
Pemilihan umum
  • Pemilihan umum terakhir
    • Umum: 2007
    • 2010
    • 2013
    • 2016
Partai politik
  • Lakas
  • Liberal
  • Nacionalista
  • NPC
  • NUP
  • PDP–Laban
  • UNA
Pembagian administratif
Topik terkait
  • Hubungan luar negeri
  • Hak Asasi Manusia
  • Perpajakan
  • Portal Filipina
  • Negara lainnya
  • Atlas
  • l
  • b
  • s

Kodifikasi hukum adalah praktik umum di Filipina. Banyak bidang hukum substantif, seperti hukum pidana, hukum perdata dan hukum perburuhan diatur oleh norma hukum.

  • l
  • b
  • s
Negara
berdaulat
Negara dengan
pengakuan terbatas
  • Abkhazia1
  • Republik Artsakh1
  • Ossetia Selatan1
  • Palestina
  • Siprus Utara1
  • Republik Tiongkok
Dependensi dan
wilayah lain
  • Kepulauan Cocos (Keeling)
  • Hong Kong
  • Makau
  • Pulau Natal
  • Wilayah Samudra Hindia Britania
1 Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. 2 Terkadang dimasukkan ke Oseania. 3 Negara lintas benua.