Laukkai
Laukkai လောက်ကိုင်မြို့ | |
---|---|
Kota | |
![]() | |
23°35′N 98°30′E / 23.583°N 98.500°E / 23.583; 98.500 | |
Negara | ![]() |
Negara bagian | Shan |
Distrik | Kokang |
Kotapraja | Laukkaing |
Ketinggian | 3.200 ft (1,000 m) |
Populasi (2014) | 23.435 |
• Agama | Buddha |
Zona waktu | UTC+06:30 (MST) |
Laukkai (juga dikenal sebagai Laukkaing atau Laogai atau 'Laokai; bahasa Burma: လောက်ကိုင်မြို့; Hanzi: 老街; Pinyin: Lǎojiē) adalah ibu kota Zona Otonom Kokang[1][2] di utara Negara Bagian Shan, Myanmar. Kota ini terletak di tepi Sungai Salween yang merupakan perbatasan Myanmar dengan Republik Rakyat Tiongkok.[1] Di kota ini, mata uang Renminbi, bahasa Mandarin dan aksara Han digunakan oleh penduduknya.[3] Kota ini dihuni oleh 23.435 jiwa.[4]
Laukkai menjadi lokasi pertempuran terbesar dalam insiden Kokang pada Agustus 2009;[5] pada tanggal 24 Agustus, kota ini berhasil diduduki oleh pasukan Tatmadaw (junta militer Myanmar).[1]
Pada 17 Februari 2015 Presiden Myanmar Thein Sein mendeklarasikan keadaan darurat darurat selama tiga bulan di Kokang sebagai tanggapan atas pertempuran antara pasukan pemerintah melawan Tentara Aliansi Demokratis Nasional Myanmar, suatu kelompok pemberontak.[6]
Referensi
- ^ a b c Saw Yan Naing (28 Agustus 2009). "Burmese Cease Fire Breaks Down". The Irrawaddy. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 Agustus 2009. Parameter
|url-status=
yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) - ^ "Myanmar military moves to crush Kokang Chinese". Earth Times. 27 Agustus 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-13. Diakses tanggal 2022-01-10.
- ^ Daqi Diarsipkan 8 Juli 2011 di Wayback Machine.
- ^ "Myanmar: Regions, States, Major Cities & Towns - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information". www.citypopulation.de.
- ^ "Junta's ploy: Push Kokang to shoot first". Shan Herald. 14 Agustus 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 September 2009. Parameter
|url-status=
yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) - ^ Soe Zeya Tun (17 Februari 2015). "Myanmar declares martial law in troubled Kokang region". Reuters.