ST Burhanuddin
23 Oktober 2019
Sunarta
Muhammad Prasetyo Arminsyah
(Pelaksana Tugas)
Petahana
Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
- Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
- Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta
- Universitas Satyagama Jakarta
Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M.[1][2] (lahir 17 Juli 1954) adalah Jaksa Agung pada Kejaksaan Republik Indonesia dan Guru Besar tidak tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.[3] Burhanuddin terakhir menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Pada tanggal 23 Oktober 2019 ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Jaksa Agung dan masih menjabat hingga saat ini.[4]
Karier
Pria kelahiran Majalengka, 17 Juli 1954 ini mengawali kariernya sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tahun 1989. Lulusan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ini kemudian mengikuti pendidikan pembentukan jaksa dan beberapa kali menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri sejumlah daerah, mulai dari Bangko (Jambi) hingga Cilacap.[5]
Pada 2007 Burhanuddin menjabat Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung dan berlanjut sebagai Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara pada tahun 2008 hingga tahun 2009.[5]
Kariernya terus melesat hingga pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Saat menjabat sebagai Kepala Kejati Sulawesi Selatan dan Barat pada tahun 2010, Burhanuddin cukup fokus pada penanganan kasus korupsi.[5]
Ia mengibaratkan korupsi seperti kentut, ada baunya tapi tidak ada bentuknya. Oleh karena itu, tugasnya di kejaksaan adalah untuk membuktikan bentuk itu. Dia mengatakan hal tersebut pada November 2010 silam.[5]
Saat itu, Burhanuddin juga sempat menangani perkara korupsi yang menjerat mantan Bupati Gowa almarhum Ichsan Yasin Limpo.[5] Ichsan merupakan adik kandung Syahrul Yasin Limpo, eks Gubernur Sulawesi Selatan yang ditunjuk Jokowi sebagai menteri pertanian periode 2019-2024.
Ia terakhir menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (jamdatun) pada 2011 hingga pensiun pada 2014.[5]
ST Burhanuddin pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Hutama Karya (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-132/MBU/8/2015 pada tanggal 4 Agustus 2015.[5]
Pendidikan
Burhanuddin menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Kariernya dimulai sejak tahun 1989 ketika dia menjadi staff di Kejaksaan Tinggi Jambi. Pada 1999, lelaki kelahiran Cirebon ini dipercaya menjadi Kepala Kejaksaaan Negeri B Kejari Bangko hingga tahun 2001.[6]
- SD Negeri Talaga, Majalengka
- SMP Negeri Talaga, Majalengka
- SMEA Negeri Magelang
- Sarjana Hukum Pidana Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
- Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta[7]
- Doktor, Universitas Satyagama
Keluarga
ST Burhanuddin juga merupakan adik dari politikus PDIP Tubagus Hasanuddin yang merupakan mantan calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018 lalu.[5][8]
Galeri
- Sebagai Kajati Maluku Utara (2007—2009)
Referensi
- ^ Arti Singkatan "ST" pada Nama Jaksa Agung yang Baru Ditunjuk Jokowi Kompas.com. Diakses tanggal 2019-10-23.
- ^ Cerita Jaksa Agung Soal Singkatan 'ST' di Depan Namanya Detik.com. Diakses tanggal 2019-10-23.
- ^ Jaksa Agung ST Burhanuddin dikukuhkan Sebagai Guru Besar Unsoed Kompas.com. Diakses tanggal 2021-09-10.
- ^ Jokowi Tunjuk ST Burhanuddin Jadi Jaksa Agung Detik.com. Diakses tanggal 2019-10-23.
- ^ a b c d e f g h https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191023111537-32-442090/rekam-jejak-st-burhanuddin-jaksa-agung-baru-pilihan-jokowi
- ^ "ST Burhanuddin". tirto.id. Diakses tanggal 2023-06-04.
- ^ "Kejagung: Kami Luruskan, Jaksa Agung Burhanuddin S2 di ST Manajemen Labora". Detik.com. 24 September 2021. Diakses tanggal 7 Juli 2024.
- ^ https://nasional.tempo.co/amp/1264939/jaksa-agung-st-burhanuddin-siap-gebuk-kakaknya-jika-korupsi
Lihat pula
Jabatan peradilan | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Arminsyah Pelaksana Tugas | Jaksa Agung Indonesia 2019–sekarang | Petahana |
- l
- b
- s
- Kementerian di bawah Menko Polhukam: Mahfud MD, Tito Karnavian (plt.), Hadi Tjahjanto
- Kementerian di bawah Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
- Menkeu: Sri Mulyani
- Menperin: Agus Gumiwang Kartasasmita
- Mendag: Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, Zulkifli Hasan
- Menaker: Ida Fauziyah
- Menkop UKM: Teten Masduki
- Menteri BUMN: Erick Thohir
- Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil, Hadi Tjahjanto, Agus Harimurti Yudhoyono
- Mentan: Syahrul Yasin Limpo, Arief Prasetyo Adi (plt.), Amran Sulaiman
- Kementerian di bawah Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan
- Menlutkan: Edhy Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan (a.i.), Syahrul Yasin Limpo (a.i.), Sakti Wahyu Trenggono
- Menparekraf/Kepala Baparekraf: Wishnutama, Sandiaga Uno
- Menhub: Budi Karya Sumadi
- Menteri ESDM: Arifin Tasrif, Bahlil Lahadalia
- Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
- Menteri LHK: Siti Nurbaya Bakar
- Meninves/Kepala BKPM (kementerian dibentuk pada April 2021): Bahlil Lahadalia, Rosan Roeslani
- Kementerian di bawah Menko PMK: Muhadjir Effendy
- Menkes: Terawan Agus Putranto, Budi Gunadi Sadikin
- Mensos: Juliari Batubara, Muhadjir Effendy (a.i.), Tri Rismaharini
- Menag: Fachrul Razi, Yaqut Cholil Qoumas
- Menteri PPPA: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
- Mendes PDTT: Abdul Halim Iskandar
- Menpora: Zainudin Amali, Muhadjir Effendy (a.i.), Dito Ariotedjo
- Mendikbudristek: Nadiem Makarim
- Menristek/Kepala BRIN (kementerian dibubarkan pada April 2021): Bambang Brodjonegoro
- Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
- Mensesneg: Pratikno
- Kepala BRIN: Laksana Tri Handoko
- Kepala Otorita IKN: Bambang Susantono, Basuki Hadimuljono (plt.)
- Jakgung: Arminsyah (plt.), ST Burhanuddin
- Kepala BIN: Budi Gunawan
- Panglima TNI: Hadi Tjahjanto, Andika Perkasa, Yudo Margono, Agus Subiyanto
- Kapolri: Ari Dono Sukmanto (plt.), Idham Azis, Listyo Sigit Prabowo
- Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan: Hasan Nasbi