Departemen pemerintah Britania Raya
Bagian dari seri tentang |
Politik dan Pemerintahan Britania Raya |
---|
![]() |
Konstitusi
|
Monarki
|
Pemerintahan
|
Legislatif
|
Kejaksaan
|
Devolusi
|
|
Pemilihan umum
|
Kebijakan luar negeri
|
|
|
Pemerintah Britania Raya menjalankan kewenangan eksekutifnya melalui sejumlah departemen pemerintah atau departemen negara. Sebuah departemen terdiri atas pegawai negeri sipil dan terikat secara politik dengan seorang menteri. Sebagian besar departemen utama dipimpin oleh seorang menteri negara yang menjadi bagian dari kabinet dan dibantu oleh sejumlah menteri muda.
Departemen non-kementerian dipimpin oleh pegawai negeri sipil senior, tetapi terikat dengan satu departemen kementerian yang menterinya melapor ke Parlemen. Departemen pemerintah menjalankan kebijakan Pemerintahan Sri Baginda (Her Majesty's Government) tanpa memandang komposisi politiknya.[1] Karena itu, pejabat departemen pemerintah harus memenuhi syarat-syarat imparsialitas dan netralitas politik.
Jenis
Ada dua jenis departemen pemerintah.
Departemen kementerian dipimpin oleh seorang menteri pemerintah, biasanya anggota kabinet dan mengurus hal-hal yang membutuhkan pengawasan politik secara langsung. Sebagian besar menteri diberi gelar menteri negara (secretary of state). Pejabatnya dibantu oleh beberapa menteri muda. Aktivitas sehari-hari departemen dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil senior yang diberi gelar menteri permanen (permanent secretary). Badan eksekutif (executive agency) bernaung di bawah departemen kementerian. Badan eksekutif diberi keleluasaan untuk menjalankan fungsi operasional dan tunduk di bawah satu atau beberapa departemen pemerintah yang lebih spesifik; departemen akan menetapkan anggaran dan kebijakan strategis bagi badan tersebut. Di bawah departemen induk atau sponsor, ada badan publik non-departemen (NDPB), biasa disebut lembaga non-pemerintah kuasi-otonom (Quango/quasi-autonomous non-governmental organisation).
Departemen non-kementerian secara umum mengurus hal-hal yang tidak memerlukan pengawasan politik secara langsung. Departemen ini dipimpin oleh pegawai negeri sipil senior. Beberapa departemen menjalankan fungsi regulasi atau inspeksi. Karena itu, statusnya melindungi mereka dari campur tangan politik. Sebagian departemen dipimpin oleh Menteri Permanen atau Menteri Permanen Dua.
Daftar
Departemen kementerian
- Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri
- Departemen Dalam Negeri
- Departemen Digital, Budaya, Media dan Olahraga
- Departemen Kesehatan dan Layanan Sosial
- Departemen Lingkungan Hidup, Pangan, dan Pedesaan
- Departemen Pekerjaan dan Pensiunan
- Departemen Pendidikan
- Departemen Peningkatan, Perumahan, dan Komunitas
- Departemen Perdagangan Internasional
- Departemen Transportasi
- Kantor Advokat Utama Skotlandia
- Kantor Irlandia Utara
- Kantor Kabinet
- Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan
- Kantor Pemimpin Dewan Rakyat
- Kantor Pemimpin Dewan Bangsawan
- Kantor Skotlandia
- Kantor Wales
- Kejaksaan Agung
- Kementerian Kehakiman
- Kementerian Pertahanan
- Pendanaan Ekspor Britania Raya
- Perbendaharaan Yang Mulia
Departemen non-kementerian
- Komisi Amal Inggris dan Wales
- Badan Persaingan Usaha dan Pasar
- Badan Penuntut Kerajaan
- Badan Standar Pangan
- Komisi Kehutanan
- Departemen Aktuaria Pemerintah
- Departemen Hukum Pemerintah
- Badan Pertanahan Sri Baginda
- Badan Pajak dan Cukai Sri Baginda
- Badan Kejahatan Nasional
- Tabungan dan Investasi Nasional
- Badan Standar Pendidikan, Layanan Anak-Anak, dan Keterampilan
- Badan Pasar Gas dan Listrik
- Badan Pengatur Kualifikasi dan Eksaminasi
- Badan Rel dan Jalan
- Survei Ordonansi
- Badan Penipuan Serius
- Mahkamah Agung Britania Raya
- Arsip Nasional
- Badan Statistik Britania Raya
- Perdagangan & Investasi Britania Raya
- Badan Pengatur Pasokan Air
Daftar badan eksekutif di bawah setiap departemen
Lihat pula
Referensi
- ^ "How government works". gov.uk. British Government. Diakses tanggal 12 January 2016.
Pranala luar
- Cabinet Office - UK Government
- GOV.UK - informasi dan layanan pemerintah
- Daftar semua badan publik (termasuk departemen Pemerintah) dengan hak cipta Kerajaan